Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan komitmennya untuk melakukan perluasan bandwidth sistem Coretax.

Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi potensi gangguan layanan akibat lonjakan akses selama musim pelaporan SPT Tahunan, yang berlangsung hingga April 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada 26 Januari 2026. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa pada kondisi trafik normal, sistem Coretax berjalan relatif stabil. Namun, pada periode dengan volume akses tinggi, performa sistem sempat mengalami perlambatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur diharapkan dapat menjaga stabilitas layanan selama masa pelaporan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 20 Januari 2026, tercatat ratusan ribu wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, telah melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax. Meskipun demikian, gangguan teknis masih dilaporkan terjadi secara sporadis, terutama pada jam-jam sibuk.

Dampaknya bagi Perusahaan

Bagi pelaku usaha, stabilitas sistem Coretax menjadi faktor penting dalam kelancaran proses pelaporan pajak. Perusahaan disarankan untuk memastikan kesiapan data perpajakan serta melakukan pelaporan lebih awal guna meminimalkan risiko kendala teknis saat trafik meningkat.

Sebagai bagian dari adaptasi terhadap sistem Coretax, ERP Asoft telah mendukung proses administrasi dan pelaporan perpajakan yang selaras dengan Coretax, sehingga membantu perusahaan menjaga konsistensi data, efisiensi proses, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi digital perpajakan.

Sumber

Artikel ini dirangkum dan ditulis ulang berdasarkan pemberitaan dan informasi terbuka dari:

• ANTARA News – Januari 2026

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – Januari 2026

Disclaimer

Artikel ini disusun sebagai materi informasi umum mengenai perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Seluruh isi artikel ditulis ulang dari sumber-sumber terbuka yang kredibel dan bukan merupakan pernyataan resmi Direktorat Jenderal Pajak maupun nasihat perpajakan. Untuk ketentuan dan kebijakan resmi, pembaca disarankan merujuk langsung ke situs Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia.